Ramallah, SPNA – Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menegaskan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) akan menarik kembali pengakuannya atas Israel jika Tel Aviv mencoba mengusik kemerdekaan Palestina dibatas wilayah 4 Juni 1967.
Hal ini disampaikan Shtayyeh dalam wawancara dengan stasiun TV Palestina, Senin malam (08/06) seperti dilansir Rt Arabic.
“Kami memiliki beberapa dokumen surat pengakuan bersama antara Palestina dan Israel yang ditandatangani Mantan Presiden Yasser Arafat dengan Mantan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada 9 September tahun 1993. Jika mereka mencoba mengusik kedaulatan Palestina maka Palestina akan mempertimbangkan kembali pengakuannya terhadap kedaulatan Israel,” terangnya.
“Netanyahu menerapkan strategi nyata untuk merusak peluang Palestina untuk merdeka dengan memblokade Jalur Gaza, aneksasi terhadap Al-Quds serta ekspansi permukiman Israel terhadap area C bahkan terhadap Laut Mati dan Lembah Yordania. Langkah-langkah ini bertujuan menutup peluang bagi Palestina untuk merdeka,’’ tambahnya.
Dia juga menambahkan bahwa perjuangan Palestina di forum internasional membuahkan hasil dimana Mahkamah Internasional saat ini membahas pelanggaran hukum Israel.
“Jika Israel tidak segera berhenti mencaplok wilayah Palestina awal Juni mendatang maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Kami tidak setuju jika kondisi terus begini,” tegasnya.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa Pemerinntah Amerika Serikat belum memberikan lampu hijau untuk Israel terkait pencaplokan wilayah Tepi Barat.
Dalam sidang pemerintah Israel yang digelar Minggu (07/06) Netanyahu mengatakan bahwa AS tidak setuju dengan batas wilayah yang akan diambil alih oleh Israel dan dikelilingi permukiman illegal.
Disaat yang sama salah satu pejabat Israel, Yair Lapid, memperingati pemerintahnya untuk tidak mengambil langkah pencaplokan Tepi Barat. Kebijakan itu dapat menjadikan hubungan negara Zionis tersebut hancur dengan pihak Mesir dan Yordania.
Kepala oposisi Israel itu mengatakan bahwa langkah tersebut menjadi bukti bahwa pemerintahan saat ini sama sekali tidak mengutamakan keamanan warga.
Ia juga mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, lebih mementingkan karir politiknya. Pencaplokan bertujuan untuk mengambil hati pemilihnya yang tinggal di permukiman ilegal.
Seperti diketahui bahwa Pemerintah Israel sedang merencanakan aneksasi sebagian wilayah Palestina pada awal Juli mendatang. Tujuannya untuk mensahkan sebanyak 130 perumahan ilegal Yahudi di wilayah Tepi Barat.
Rencana Israel tersebut ditentang keras dari sejumlah negara internasional, salah satunya Mesir. Negara Nabi Yusuf itu telah mengirimkan pesan kepada Israel bahwa pencaplokan dapat memicu konflik regional di wilayah Timur Tengah.
Presiden Palestina sendiri, Mahmud Abbas, telah mengambil langkah tegas dengan memutuskan kerjasama dengan pihak Israel. Termasuk di antaranya kerjasama dalam bidang keamanan.
(T.RS/S:RtArabic)
